HUKUM INDONESIA

A.   Hukum dalam Arti Tata Hukum 

1.      Pengertian Tata Hukum

Jika kita berbicara hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris  “Law”, 

Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. Hukum hidup 

dalam pergaulan hidup manusia, seperti kita lihat cerita Robinson Croese yang 

terdampar di sebuah pulau dimana ia hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka 

hatinya tanpa ada yang menghalanginya. Ia tidak butuh hukum, artinya hukum 

itu baru dibutuhkan dalam pergaulan hidup. Dimana fungsinya adalah 

memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia. Menjaga jangan 

sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang 

tidak kehendaknya, dan lain-lain. 

Tetapi ada faktor lain selain tata tertib yang terdapat pada hukum yaitu 

keadilan, suatu sifat khas pada hukum yang tidak terdapat pada ketentuanketentuan lainnya yang bertujuan untuk mencapai tata tertib. Jadi hukum itu 

berkenaan dengan kehidupan manusia, ialah manusia dalam hubungan antar 

manusia untuk mencapai tata tertib didalamnya berdasarkan keadilan.

Dalam hubungan Hukum dan Negara, baik hukum maupun negara 

muncul dari kehidupan manusia karena keinginan bathinnya untuk 

memperoleh tata tertib. Sehubungan dengan hal itu mengingat tujuan negara 

adalah menjaga dan memelihara tata tertib.

Di Negara Indonesia seperti kita ketahui bahwa tata hukum di 

Indonesia ialah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia (Ius Constitutum), 

berlaku disini berarti yang memberikan akibat hukum pada peristiwa-peristiwa Diktat PHI (Sejarah Hukum) 

dalam pergaulan hidup, sedangkan sekarang adalah menunjukkan kepada 

pergaulan hidup yang ada pada saat ini dan bukan pergaulan hidup masa 

lampau, di Indonesia menunjukkan kepada pergaulan hidup yang terdapat 

pada Republik Indonesia dan bukan negara lain. Tata hukum disebut juga 

Hukum Positif atau  Ius Constitutum, sedang hukum yang dicita-citakan adalah 

Ius constituendum.

2. Sejarah Tata Hukum Indonesia

peraturan perundang-udangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia 

sejak Proklamasi 17 Agusus 1945. Disamping peraturan tersebut juga terdapat 

peraturan-peraturan zaman penjajahan Hindia Belanda dan bala tentara jepang 

yang masih berlaku di Indonesia. Oleh karena itu dalam pembahasan Tata 

Hukum Indonesia tidaklah dapat lepas dari pembahasan sejarah Perkembngan 

Tata Hukum Indonesia sejak kekuasaan  Vereenigde Oost Indische Compagnie

(VOC), Penjajahan Hindia Belanda sampai dengan Penjajahan balatentara 

Jepang. Berikut ini dibahas secara singkat sejarah perkembangan Tata Hukum 

Indonesia.

a. Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)

VOC yang didirikan oleh para pedagang orang Belanda tahun 1602 

maksudnya supaya tidak terjadi persaingan antara para pedagang yang 

membeli rempah-rempah dari orang pribumi dengan tujuan untuk 

mendapat keuntungan yang besar di pasaran Eropa. Sebagai kompeni 

dagang oleh pemerintahan Belanda diberikan hak-hak istimewa (octrooi) 

seperi hak monopoli pelayaran dan perdagangan, hak membentuk angkatan 

perang, hak mendirikan benteng, mengumumkan perang,  mengadakan 

perdamain dan hak mencetak uang.Diktat PHI (Sejarah Hukum) 3

Pada tahun 1610 pengurus pusat VOC di belanda memberikan 

wewenang kepada Gebernur Jederal Piere Bith untuk membuat peraturan 

dalam menyelesaikan perkara Istimewa yang harus disesuaikan dengan 

kebutuhan para pegawai VOC di daerah-daerah yang dikuasainya, 

disamping ia dapat memutuskan perkara perdata dan pidana. Peraturanperaturan tersebut dibuat dan diumumkan berlakunya melalui “plakat”. 

Pada tahun 1642 plakat-plakat tersebut disusun secara sistimatis dan 

diumumkan dengan nama “Statuta van Batavia” (statuta batavia) dan pada 

tahun 1766 diperbaharui dengan nama “Niewe Bataviase Statuten” (statuta 

Batavia Baru). Peraturan statuta ini berlaku diseluruh daerah-daerah 

kekuasaan VOC berdampigan berlakunya dengan aturan-aturan hukum 

lainnya sebagai satu sistem hukum  sendiri dari orang-orang Pribumi dan 

Orang-Orang pendatang dari luar.

b. Penjajahan Pemerintahan Belanda 1800-1942

Sejak berakhirnya kekuasaan VOC pada tanggal 31 Desember 1977 

dan dimulainya Pemerintahan Hindia Belanda pada Tanggal 1 Januari 1800, 

hingga masuk pemerintahan jepang, banyak peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia 

Belanda. Yang menjadi pokok peraturan pada zaman Hindia belanda 

adalah:

1) Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (A.B)

Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 termuat dalam Stb 

1847 No. 23. Dalam masa berlakunya AB terdapat beberapa peraturan 

lain yang juga diberlakukan antara lain:

a) Reglement of de Rechterlijke Organisatie (RO) atau peraturan organisasi 

Pengadilan.

b) Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum 

Sipil/Perdata (KUHS/KUHP)Diktat PHI (Sejarah Hukum) 4

c) Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD)

d) Reglement op de Burgerlijke Rechhtsvordering (RV) atau peraturan tentang 

Acara Perdata.

Semua peraturan itu diundangkan berlaku di Hindia Belnda sejak 

tanggal 1 Mei 1845 melalui Stb 1847 No. 23.

2) Regering Reglement (R.R.), diundangkan pada tanggal 2 September 1854, 

yang termuat dalam Stb 1854 No. 2. Dalam masa berlakunya R.R. 

selain tetap memberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada 

juga memberlakukan Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana.

3) Indische Staatsregeling (I.S.), atau peraturan ketatanegaraan Indonesia yang 

merupakan pengganti dari R.R Sejak tanggal 23 Juli 1925 R.R. diubah 

menjadi I.S. yang termuat dalam Stb 1925 No. 415, yang mulai berlaku 

pada tanggal 1 Janiari 1926.

c. Penjajahan Tentara Jepang

Peraturan pemerintahan Jepang adalah Undang-Undang No.1 tahun 1942 

(Osamu Sirei)  yang menyatakan berlakunya kembali semua peraturan 

perundang-undangan  Hindia Belanda selama tidak bertentangan dengan 

kekuasaan Jepang.

3. Politik Hukum

Berlakunya hukum dalam suatu negara ditentukan oleh Politik hukum 

negara yang bersangkutan, disamping kesadaranan hukum masyarakat dalam 

negara itu. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan politik hukum 

hendaknya perlu diketahui terlebih dahulu arti Politik Hukum. Arti  Politik

Hukum adalah Suatu jalan (kemungkinan) untuk memberikan wujud 

sebenarnya kepada yang dicita-citakan. Dapat pula dilihat pendapat Padmo Diktat PHI (Sejarah Hukum) 5

Wahyono bahwa Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan 

arah, bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk.

Oleh karena itu berdasarkan pengertian tersebut, suatu politik hukum 

memiliki tugasnya meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha 

membuat suatu ius constituendum menjadi ius constitutum atau sebagai penganti ius 

constitutum yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan politik hukum berbeda artinya dengn ilmu politik, sebab 

ilmu politik  memiliki pengertian  menyelidiki sampai seberapa jauh batas 

realisasi yang dapat melaksanakan cita-cita sosial dan kemungkinan apa yang 

dapat dipakai untuk mancapai suatu pelaksanaan yang baik dari cita-cita sosial 

itu.

Politik hukum suatu negara biasanya dicantumkan dalam UndangUndang Dasarnya tetapi dapat pula diatur dalam peraturan-peraturan lainnya. 

Politik Hukum dilaksanakan melalui dua segi, yaitu dengan bentuk hukum dan 

corak hukum tertentu.

Bentuk hukum itu dapat:

(1) Tertulis yaitu aturan-aturan hukum yang ditulis dalam suatu UndangUndang dan berlaku sebagai hukum positif. Dalam bentuk tertulis ada dua 

macam yaitu:

(a) Kodifikasi ialah disusunnya ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah 

kitab secara sistematik dan teratur. 

(b) Tidak dikodifikasikan ialah sebagai undang-undang saja.

(2) Tidak tertulis yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang 

semula merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan.

Corak hukum dapat ditempuh dengan:

(1) Unifikasi yaitu berlakunya satu sistem hukum bagi setiap orang dalam 

kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.Diktat PHI (Sejarah Hukum) 6

(2) Dualistis yaitu berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok sosial 

yang berbeda didalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.

(3) Pluralistis yaitu berlakunya bermacam-macam sistem hukum  bagi 

kelompok-kelompok sosial yang berbeda di dalam kesatuan kelompok 

sosial atau suatu negara.

Di atas telah dijelaskan arti, bentuk, dan corak politik hukum, berikut 

ini dibahas Politik Hukum bangsa Indonesia. Keberadaan Hukum di Indonesia 

sebagaimana telah dijelaskan diatas sangatlah dipengaruhi oleh keberadaan 

sejarah hukum. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya undang-undang yang 

dibuat jaman Hindia Belanda sampai sekarang masih berlaku. Selain itu, 

masuknya hukum Islam juga mempengaruhi hukum di Indonesia, sebagian 

permasalahan-permasalahan perdata masih menggunakan hukum Islam.

Oleh karen itu, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana politik

Hukum Hindia Belanda sehingga dapat memahami bagaimana Politik Hukum 

Indonesia. Keberadaan Politik hukum Hindia Belanda dapat dilihat 

berdasarkan berlakunya 3 pokok peraturan Belanda (sebagaimana dijelaskan 

diatas) yaitu masa berlakunya AB, RR dan IS. 

Masa Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (A.B)

Pada masa berlakunya AB  politik hukum Pemerinthan penjajahan 

Hindia belanda  dapat dilihat dalam pembagian golongan dan berlakunya 

hukum bagi masing-masing golongan tersebut. Pemerintahan Hindia Belanda

berdasarkan Pasal 5 AB membagi kedalam dua golongan, pasal ini menyatakan 

bahwa penduduk Hindia Belanda di bedakan kedalam Golongan Eropa 

(berserta mereka yang dipersamakan) dan Golongan Pribumi (berserta mereka 

yang dipersamakan dengannya).

Sedangkan hukum yang berlaku bagi masing-asing golongan tersebut 

diatur didalam Pasal  9 AB dan Pasal  11 AB.  Adapun yang diatur didalam Diktat PHI (Sejarah Hukum) 7

kedua pasal tersebut adalah (dibawah ini bukan merupakan bunyi pasal 

melainkan kesimpulan dari bunyi pasal tersebut):

Pasal 9 AB

“Menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan Kitab 

Undang-Undang Hukum dagang (yang diberlakukan di hindia belanda) hanya 

akan berlaku untuk orang Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan 

dengannya”.

Pasal 11 AB

“Menyatakan  bahwa untuk golongan penduduk pribumi oleh hakim akan 

diterapkan hukum agama, pranata-pranata dan kebiasaan orang-orang pribumi 

itu sendiri, sejauh hukum,  pranata dan kebiasaan itu tidak berlawanan dengan 

asas-asas kepantasan dan keadilan yang diakui umum dan pula apabila 

terhadap orang-orang pribumi itu sendiri ditetapkan berlakunya hukum eropa 

atau orang pribumi yang bersangkutan telah menundukan diri pada hukum 

eropa”.

Berdasarkan ketentuan pasal  tersebut, maka pemerintah penjajahan 

Belanda melaksanakan politik hukumnya dengan bentuk hukum tertulis dan 

tidak tertulis. Bentuk hukum perdata tertulis ada yang dikodifikasikan dan 

terdapat di dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dan Wetboek van Koophandel (WvK); 

yang tidak dikodifikasikan terdapat di dalam undang-undang dan peraturan 

lainnya yang dibuat sengaja untuk itu. Sedangkan yang tidak tertulis, yaitu 

hukum perdata Adat dan berlaku bagi setiap orang di luar golongan Eropa. 

Corak hukumnya dilaksanakan dengan dualistis, yaitu satu sistem hukum 

perdata yang berlaku bagi golongan Eropa dan satu sistem hukum perdata lain 

yang berlaku bagi golongan Indonesia.Diktat PHI (Sejarah Hukum) 8

Membedakan golongan untuk memberlakukan hukum perdataberdasarkan sistem hukum dari masing-masing golongan menurut pasal 11 

AB itu sangat sulit dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan tidak adanya asas 

pembedaan yang tegas walaupun ada ketentuan  pembagian golongan 

berdasarkan pasal 5.  Dalam pasal  5 hanya menyatakan orang Eropa, orang 

Bumiputra, orang yang disamakan dengan orang Eropa dan orang yang 

disamakan dengan orang Bumiputra. 

Pembagian golongan menurut pasal 5 hanya berdasarkan kepada 

perbedaan agama, yaitu yang beragama Kristen selain orang Eropa disamakan 

dengan orang Eropa dan yang tidak beragama Kristen disamakan dengan 

orang Indonesia. Karena itu dapat dikatakan bahwa bagi setiap orang yang 

beragama Kristen yang bukan orang Eropa kedudukan golongannya sama 

dengan orang Eropa, berarti bagi orang Indonesia Kristen termasuk orang 

yang disamakan dengan orang Eropa. Hal ini tentunya berlaku juga bagi orangorang Cina, Arab, India dan orang-orang lainnya yang beragama Kristen 

disamakan dengan orang Eropa. Sedangkan bagi orang-orang  yang tidak 

beragama Kristen selain orang Indonesia dipersamakan kedudukannya dengan 

orang bumiputra.

Tetapi karena pasal 10 AB memberikan wewenang kepada 

GubernurJenderal untuk menetapkan peraturan pengecualian bagi orang 

Indonesia Kristen, maka melalui S. 1848: 10, pasal 3 nya Gubernur Jenderal 

menetapkan bahwa “orang Indonesia Kristen dalam lapangan hukum sipil dan 

hukurn dagang juga mengenai perundang-undangan pidana dan peradilan pada 

umumnya tetap dalam kedudukan hukumnya yang lama”. Dengan demikian 

berarti bahwa bagi orang Indonesia Kristen tetap termasuk golongan orang 

bumiputra dan tidak dipersamakan dengan orang Eropa.Diktat PHI (Sejarah Hukum) 9

Masa Regering Reglement (R.R.)

Politik hukum pemerintah jajahan yang mengatur tentang pelaksanaan 

tata hukum pemerintah di Hindia Belanda itu dicantumkan dalam pasal 75 RR 

yang pada asasnya seperti tertera dalam pasal 11 AB. Sedangkan pembagian 

penghuninya tetap dalam dua golongan, hanya saja tidak berdasarkan 

perbedaan agama lagi melainkan atas kedudukan “yang menjajah” dan “yang 

dijajah” Dan ketentuan terhadap pembagian golongan ini dicantumkan dalam 

pasal 109  Regerings Reglement. Adapun yang diatur dalam kedua pasal tersebut 

adalah (dibawah ini bukan merupakan bunyi pasal melainkan kesimpulan dari 

bunyi pasal tersebut):

Pasal 109 RR

“Pada pokoknya sama dengan Pasal  5 AB tetapi orang Pribumi yang 

beragama Kristen tetap dianggap orang pribumi dan bagi orang Tionghoa, 

Arab serta India dipersamakan dengan Bumi Putera”.

Pasal  75 RR

“Menyatakan tetap memberlakukan hukum eropa bagi orang eropa dan 

hukum adat bagi golongan lainnya”.

Pada tahun 1920 RR itu mengalami perubahan terhadap beberapa pasal 

tertentu dan kemudian setelah diubah dikenal dengar sebutan RR (baru) dan 

berlaku sejak tanggal 1 Januari 1920 sampai 1926. Karena itu selama 

berlakunya dari tahun 1855 sampai 1926 dinamakan Masa  Regerings Reglement. 

Sedangkan politik hukum dalam pasal 75 RR (baru) mengalami perubahan asas 

terhadal penentuan penghuni menjadi “pendatang” dan “yang didatangi”. 

Sedangkan penggolongannya dibagi  menjadi tiga golongan, yaitu golongan 

Eropa, Indonesia dan Timur Asing.Diktat PHI (Sejarah Hukum) 10

Masa Indische Staatsregeling (I.S.)

Berlakunya IS dengan sendirinya telah menghapus berlakunya RR. 

Politik Hukum Pemerintahan hindia belanda pasa saat berlakunya IS dapat 

dilihat dalam Pasal 163 IS dan 131 IS. pada Pasal 163 IS mengatur pembagian 

golongan, yang pada intinya seluruh isinya dikutip dari  Pasal 109 RR (baru). 

Sedangakan Pasal 131 IS mengatur hukum yang berlaku bagi masing-masing 

golongan tersebut. Adapun yang diatur dalam  kedua pasal tersebut adalah 

(dibawah ini bukan merupakan bunyi pasal melainkan kesimpulan dari bunyi 

pasal tersebut):

Pasal 163 IS

Penduduk Hindia Belanda dibedakan atas tiga golongan, yakni :

1. Golongan Eropa

2. Golongan Bumi Putera

3. Golongan Timur Asing.

Pasal 131 IS meyatakan beberapa hal yakni :

1. Menghendaki supaya hukum itu ditulis tetap di dalam ordonansi. 

2. Memberlakukan hukum belanda bagi warga negara belanda yang tinggal di 

hindia belanda berdasarkan asas konkordansi.

3. Membuka kemungkinan untuk unifikasi  hukum yakni menghendaki 

penundukan bagi golongan bumiputra dan timur asing untuk tunduk 

kepada hukum Eropa.

4. Memberlakukan dan menghormati hukum adat bagi golongan bumi putera 

apabila masyarakat menghendaki demikian.

Pembagian golongan penghuni berdasarkan  Pasal 163 IS sebenarnya untuk 

menentukan sistem-sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 IS. Diktat PHI (Sejarah Hukum) 11

Diatas telah dijelaskan politik hukum pada masa penjajahan belanda, 

dibawah ini akan dijelasakan politik hukum Indonesia setelah merdeka.  Pada 

tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka 

bagaimanakah  politik Hukum Indonesia. Untuk mengetahui keberadaan 

politik hukum di Indonesia dapat dianalisa berdasarkan berlakunya UndangUndang Dasar di Indonesia.

Setelah Indonesia merdekan sebagai bangsa yang lepas dari penjajahan, 

maka sebagai dasar negara dibentuklah UUD 1945 yang mengatur kehidupan 

bernegara dan berbangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar yang diberlakukan 

sampai sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 menurut Dekrit 

Presiden. Pada umumnya suatu negara mencantumkan politik hukum 

negaranya di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi  ada juga negara yang 

mencantumkan politik hukumnya di luar Undang-Undang Dasar. Bagi negara 

yang tidak mencantumkan politik hukumnya di Undang-Undang Dasar 

biasanya mencantumkan di dalam  suatu bentuk ketentuan lain.

UUD 1945 yang berbatang tubuh 37 pasal tidak mencantumkan 

tentang politik hukum negara.  Hal ini berbeda dengan  UUDS 1950 yang 

mencantumkan politik hukumnya di dalam Pasal 102, yang berbunyi:

“Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun militer, 

hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan 

pengadilan diatur dalam undang-undang dalam kitab hukum. Kecuali jika 

pengundang-undang menggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalm 

undang-undang sendiri”. 

Berdasarkan  Pasal 102 UUDS 1950 arah politik hukum yang dikehendaki 

membentuk suatu hukum tertulis yang dikodifikasi. Tetapi sebagaimana 

diketahui dasar negara yang digunakan adalah UUD 1945, maka politik hukum 

sebagai mana tercantum di dalam Pasal 102 tersebut tidaklah berlaku. Diktat PHI (Sejarah Hukum) 12

Oleh karena UUD 1945 tidak mengatur politik hukum maka didalam 

pelasanaan hukum berlandasakan kepada Pasal II aturan peralihan UUD 1945. 

Di dalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 diatur bahwa “Segala badan 

Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undag Dasar ini”. Ketentuan Pasal II 

aturan peralihan ini bukan merupakan politik Hukum hanya suatu ketentuan 

yang memiliki fungsi  untuk mengisi kekosongan hukum.  Fungsinya sama 

dengan pasal 142 UUDS 1950 dan Pasal 192 UUD RIS yang menyatakan tetap 

berlakunya peraturan perundangan hukum dan tata usaha yang telah berlaku 

sebelum berlakunya UUD saat itu.

Dengan adanya Pasal II Aturan Peralihan kekosongan hukum dapat 

diatasi, yang berarti bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku pada jaman 

penjajahan Belanda tetap berlaku selama belum adanya hukum yang baru. 

Berlakunya Pasal II aturan peralihan ini disebut dengan asas konkordansi.

Tetapi, walaupun masih ada peraturan hukum Belanda yang berlaku 

setelah menjadi negara merdeka dewasa ini sebenarnya tidak bertujuan seperti 

penjajah Belanda pada zamannya, melainkan hanya sebagai alasan “jangan 

sampai terjadi kekosongan hukum” saja, sebab kekosongan hukum berarti 

tidak adanya suatu pegangan dalam tata tertib hidup. Hal ini akan sangat 

berbahaya dibanding melanjutkan berlakunya aturan hukum Belanda walaupun 

sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam pergaulan hukum 

di Indonesia. Karena itu pemerintah terus berusaha mewujudkan hukum 

nasional sebagai penggantinya yang dinyatakan secara berencana melalui politik 

hukumnya dalam haluan negara. Suatu perumusan politik hukum yang 

dinyatakan secara tegas dan bertahap dicantumkan dalam Garis-garis Besar 

Haluan Negara (GBHN).Diktat PHI (Sejarah Hukum) 13

B. Sistem Hukum 

Suatu Sistem mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu terdiri dari komponenkomponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan 

organisasi yang teratur  serta terintergrasi.

Menurut Prof Subekti system adalah suatu susunan atau tatanan yang 

teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama 

lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk

mencapai suatu tujuan.

Dalam suatu system tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau benturan 

antara bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih 

(over lapping).

Sistem dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Sistem hukum Eropa Kontinental.

Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering 

disebut sebagai  “Civil Law”.  Peraturan-Peraturan hukumnya merupakan 

kumpulan dari pelbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus 

yang kemudian disebut “Corpus Juris Civilis”. Corpus Juris Civilis ini menjadi 

dasar perunusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, seperti 

jerman, Belanda, Perancis dan Italia, juga Amerika Latin dan Asia termasuk 

Indonesia pada masa jajahan Belanda.

Prinsip utama yang menjadi dasar system hukum Eropa kontinental ialah 

“Hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara 

sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi. 

Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan 

hukum adalah “kepastian hukum”. 

Sumber hukum di dalam system hukum Eropa Kontinental adalah “UndangUndang” yang dibentuk oleh Pemegang kekuasaan Legislatif. Selain itu juga Diktat PHI (Sejarah Hukum) 14

diakui peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan 

wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang (peraturan hukum 

administrasi negara) dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai 

hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. 

2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Anglo Amerika).

Sistem hukum Anglo Saxon, yang kemudian dikenal dengan sebutan “Anglo 

Amerika”, mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang sering disebut 

sebagai Sistem “Common Law” dan sistem “Unwritten Law” (tidak tertulis). 

Walaupun disebut sebagai unwritten law tetap tidak sepenuhnya benar, karena 

di dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang 

tertulis (statutes).

Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo Amerika ialah “putusan-putusan 

hakim/pengadilan” (judicial decisions). Disamping putusan hakim, maka 

kebiasaan-kebiasaan dan peraturan perundang-undangan tertulis undangundang dan peraturan administrasi negara yang diakui. Selain itu dalam sistem 

Anglo Amerika ada “peranan” yang diberikan kepada hakim  yaitu hakim 

mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum 

yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi 

pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis.

Sistem Anglo Amerika menganut  suatu doktrin yaitu “the doctrine of 

precedent/stare decisis” yang pada hakekatnya menyatakan bahwa dalam 

memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya 

kepada prinsip hukum yang sudah di dalam putusan hakim lain dari perkara 

sejenis sebelumnya (preseden).

Dalam hal tidak ada putusan hakim yang terdahulu atau ada tetapi tidak sesuai 

dengan perkembangan, maka hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan 

nilai-nilai keadilan, kebenaran dan akal sehat (common sense) yang dimiliki. Diktat PHI (Sejarah Hukum) 15

Oleh karena prinsip-prinsip hukum sering terjadi karena perkara, maka sistem 

Anglo Amerika sering disebut Case law.

Sistem hukum Anglo Amerika pengertian hukum privat ditujukan kepada 

kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law of property), hukum tentang orang 

(law of persons), hukum perjanjian (law of contract), dan hukum tentang perbuatan 

melawan hukum  (law of torts) yang tersebar dalam Undang-Undang, putusan 

hakim dan hukum kebiasaan.

3. Sistem hukum Adat.

Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di 

Indonesia dan Negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, jepang dan 

negara lain. 

Sumber hukum adat pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang 

tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum 

masyarakatnya. Dan hukum adat mempunyai tipe yang bersifat tradisional 

dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang, serta dapat menyesuaikan 

diri dan elastik.

4. Sistem hukum Islam.

Sistem hukum Islam dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya 

dan penyebaran agama Islam.

Sistem hukum Islam bersumber hukum kepada:

a. Quran, yaitu kitab suci dari kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah 

kepada Nabi Rasul Allah Muhammad dengan perantara Malaikat Jibril.

b. Sunnah nabi yaitu cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita 

(hadis) mengenai nabi Muhammad.

c. Ijma ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam dalam 

cara bekerja (berorganisasi).

d. Qiyas ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara 

dua kejadian. Cara ini dapat dijelmakan melalui metide ilmu hukum Diktat PHI (Sejarah Hukum) 16

berdasarkan deduksi dengan menciptakan atau menarik suatu garis hukum 

baru dari garis hukum suatu keadaan karena persamaan yang ada di 

dalamnya.

Sistem Hukum Islam dalam “hukum Fikh” terdiri dari dua hukum pokok, ialah:

a. Hukum Rohaniah, lazim disebut “ibadat”, yaitu cara-cara menjalankan 

upacara tentang kebaktian terhadap Allah, seperti sholat, puasa, zakat dan 

menjalankan haji. Kelima kegiatan menjalankan upacara kebaktian kepada 

Allah itu lazim disebut “Al-Arkanul Islam al-hamzah”.

b. Hukum Duniawi, terdiri dari:

1) Muamalat yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan 

antar manusia dalam bidang jual-beli, sewa menyewa, perburuhan, 

hukum tanah, hukum perikatan, hak milik, hak kebendaan dan 

hubungan ekonomi pada umumnya.

2) Nikah yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang 

terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasardasar perkawinan monogamy dan akibat-akibat hukum perkawinan.

3) Jinayat yaitu hukum pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap 

hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.

C. Pembedaan/Klasifikasi Hukum

Hukum sebagai Ilmu pengetahuan memiliki bidang hukum  yang  sangat 

luas atau lingkup dan aspek hukum sangatlah luas oleh karena itu dalam kegiatan 

ilmiah diusahakan untuk mengadakan pembedaan atau klasifikasi  hukum. Di 

dalam perkembangan ilmu hukum, pembidangan hukum tergantung sudut yang 

mana hukum yang berlaku hendak dipelajari.  Sebagaimana dikatakan oleh 

Lemaire, yakni:Diktat PHI (Sejarah Hukum) 17

“Pelbagai dasar pembidangan hukum adalah mungkin, sekedar dari sudut mana 

hukum yang berlaku hendak dipelajari”

Oleh karena itu dalam ilmu hukum pembidangan hukum dapat terjadi dari 

berbagai  sudut pandang hukum, yang sangatlah penting bagi pembahasan tata 

hukum adalah pembidangan hukum atas:

- hukum publik dan hukum Privat (perdata)

- Hukum materiel dan hukum formiel


Daftar Pustaka
http://ilhamendra.files.wordpress.com/2009/02/diktat-phi-sejarah.pdf